nomor kode surat tata naskah dinas. Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 15. nomor kode surat tata naskah dinas

Kepala Naskah Dinas (Kop Surat/Kop Sampul) untuk Jabatan Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris RektorPeraturan Perundang-undangan. Surat Edaran 1) Adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Penyusunan Bahan Penetapan Surat Edaran Sekretaris Jenderal terkait Tata Naskah Dinas. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dariABSTRAK: bahwa dalam rangka mendukung kelancaran administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Kab Cilacap dan dengan Permendagri No 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemda, maka telah ditetapkan Perbup Cilacap No 74 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemkab Cilacap; bahwa dengan. SALINAN . Tahun. E. Surat Perintah atau Surat Tugas D. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan,. Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 126);. R G B Kode Putih 254 254 254 #FEFEFE Kuning Emas 253 212 6 #FDD406 Biru Muda 0 145 212 #0091D4 Putih Kuning Emas Biru Muda Sumber: Perhitungan warna dengan software Photoshop. nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim), tulisan Tahun dengan huruf kapital, dan tahun terbit. bahwa sesuai Diktum KEDUA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KM. asas pembakuan; c. (4) menyampaikan penting atau biasa kepada pencatat. U. Judul. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK. Security Printing 3. 5 / 7/202 3 14 27 Juli. Peraturan Perundang-undangan. 1579. Surat Edaran C. Tata Naskah Dinas. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi,Sehubungan dengan hal tersebut, Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 053 Tahun 2017 perlu disempurnakan. 3 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Menteri termasuk. Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem: 119: 066 Stempel Dinas: 120: 067 Pelayanan Umum / Pelayanan Publik / Analisis: 121: 068 Komputerisasi / Siskomdagri: 122: 069. Tipe Dokumen Judul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah T. Peraturan Perundang-undangan. KMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim, dan KMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama. 2. Pengurusan Surat Keluar BAB VIII TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK A. Penomeran surat keluar terdiri dari nomor jenis klasifikasi, nomor urut surat, kode wilayah dinas dan tahun. 065 Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem. Sampul naskah dinas adalah sampul atau alat pembungkus naskah dinas yang mempunyai kop sampul naskah dinas 73. c. Pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur, Surat Edaran , dan Surat Tugas. 12. (2) mencatat naskah dinas penting dalam kartu kendali. A. Pedoman Tata Naskah Dinas MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. KLASIFIKASI KODE SURAT DINAS LENGKAP. instruksi; b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Mencabut:tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan. Tematik. Surat Edaran Tata Naskah Dinas Kirim. PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-161/J. di Lihat 2761 kali . Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga untuk keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu penyesuaian jenis, materi, dan format. Umumnya, nomor surat ditulis di posisi kiri atas, tepat di bawah kepala surat. 2022 adalah tahun pembuatan surat. Pasal 5 Dengan ditetapkannya Peraturan Wa,likota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 15-AA Tahun 2O 1 1 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kota Surakarta (Berita Daerah Kota. 11 Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Ulp Kabupaten Magelang. Pasal 2 Kode Penomoran Naskah Dinas merupakan pedoman penomoran naskah dinas di lingkungan Kejaksaan Republik. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Buku pedoman tata naskah dinas ini disusun sebagai acuan dalam membuat naskah dinas di Universitas Negeri Semarang. KMA Nomor 9 Tahun. Bagian Kedua Pengurusan Surat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 15 Pengurusan naskah dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat000: Umum: 001: Lambang . Nomor: 14. Berikut ini kami sampaikan cara penulisan nomor surat dinas yang benar menurut Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di. Penjelasan dari penomoran surat dinas tersebut adalah sebagai berikut. naskah dinas. Efektif dan Etisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan. METADATA PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Untuk selanjutnya Biro Organisasi dan Tata Laksana akan membuat konsep Surat Edaran Sekretaris Jenderal terkait Standarisasi Penomoran Naskah Dinas selain Naskah Dinas yang diatur dalam. Aug 1, 2023 · Pengumuman / Selasa, 1 Agustus 2023 16:22 WIB / Riska Vidya Satriani. 181/PMK. bahwa terdapat substansi penting yang. . bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip. 02. 13. Pengurusan Surat 1. Naskah Dinas. Instruksi B. bahwa pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperlukan penyesuaian untuk mengakomodir perubahan organisasi dan teknologi; b. Naskah dinas elektronik adalah tata naskah dinas yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memnfaatkan media elektronik. Berlaku. 5. Pada saat PERGUB ini mulai berlaku, PERGUB No. ABSTRAK: bahwa dalam rangka tata tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah di tetapkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan perundang-undangan dibidangpemerintah daerah fan aadministrasi. Peraturan ini mengatur tentang penetapan kode wilayah kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. Kode dan Singkatan Nama Jabatan No. 8) Nomor dan kode surat dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I sebagai berikut. Bahasa: Indonesia: Lokasi:. 066 Stempel Dinas. kocle pos, nomor te lepon , faksimilc, surat clcktronik, clan situs web. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:. b. nomor/UN32. 011/DP-KM/X/2022. bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali; b. Maksud dan Tujuan 1. Kode jabatan penandatangan. 2 0 1 , 202 2 bpkp . undip. Eselon I, alamat, kode pos, kotak pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, dan surat elektronik yang diletakkan secara simetris. Sasaran 1. bahwa penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan. U. 01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan;. . Dalam pembuatan surat resmi, ada beberapa aturan penomoran yang sudah lazim digunakan. Indonesia, Kabupaten Garut. berkurangnya tumpang tindih, salah tafsir, dan pemborosan penyelenggaraan tata naskah dinas. hu NOMOR 1 TAHUN 2023-ta TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Selain posisi yang tidak bisa sembarangan, kode-kode yang dimasukkan juga mempunyai aturan tersendiri. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69); 12. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat. Tata Naskah Dinas secara tepat waktu dan tepat sasaran. U. D. kode, nomor urut, isi ringkas, pengirim, tanggal surat, nomor, lampiran, unit pengolah, tanggal proses, dan catatan. 61. C. (2) mencatat naskah dinas penting dalam kartu kendali. pengamanan Naskah Dinas; Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika T. tanggal adalah tanggal saat. Naskah Dinas Korespondensi Internal a. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. 22 Desember 2020. Tahun. 1) Rujukan berupa naskah dinas arahan (peraturan, keputusan, dan lain-lain)Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 131/KMA/SK/VII/2023. asas efisien dan efektif; b. Kode Jenis Naskah Dinas Nomor Urut Agenda Kode Unit Organisasi Eselon I (Ditjen Pengelolaan Utang) Tahun Terbit 9) Nomor dan kode nota dinas pada unit organisasi Eselon II kantor pusat sebagai berikut. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas. Badan / Pengarang: Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. penandatanganan, penyusunan naskah dinas, tata surat dinas, penggunaan lambang negara, logo, cap dinas, dan papan nama Kementerian, perubahan, pencabutan, pembatalan, ralat naskah dinas dan. D. T. Judul. Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka perlu ada penyesuaian Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Tata Naskah Dinas yang mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. id: BN 2021 N0. (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilakukan melalui penyelenggaraan Tata Naskah Dinas yang aman secara fisik dan substansi. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: T. A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika T. 455 . 4. Pengurusan Surat Keluar BAB VIII TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK A. 01. 054A/PER/I1. Surat Pengantar adalah naskah dinas. Kop Naskah Dinas adalah kepala surat yang terdiri dari logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, nama dan alamat yang meliputi nama jalan, nomor, kode pos, nomor telepon, faksimili, surat elektronik,. Nomor kode derajat pengamanan Surat Dinas; Nomor naskah atau nomor urut dalam satu tahun takwim. Tata Naskah Dinas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2). KMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kode Jabatan, Singkatan, Dan Akronim Pada Kementerian Agama. 2 Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan Puasa. pejabat penandatangan naskah dinas; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Untuk surat dinas yang di tanda tangani menteri/pimpinan instansi, penomoran surat harus terdiri dari : Kode derajad pengamanan surat dinas; Nomor naskah (nomor urut) Singkatan nama. Keputusan Rektor UT No. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 1. Pencabutan. 063 Organisasi Badan Internasional. 01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK. a. Pasa12 Kode Penomoran Naskah Dinas merupakan pedoman penomoran naskah dinas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Disposisi d. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; b. A. yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran. (2) Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik. 2. Naskah Dinas pengaturan; b. Penyelenggaraan urusan kedinasan melalui surat-menyurat dinas harus dilaksanakan secara cermat agar tidak. 690 Air Minum. Format Kepala Naskah Dinas (Kop Surat, Kop Sampul) Format Peraturan MWA, SA, Rektor. Buku Pedoman Penomoran ini disusun berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. maka peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu disesuaikan; b. Undangan Kegiatan Sosialisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di Bawahnya s Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor. A/11/1981 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia. Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 70); 11. Jenis. Peraturan Perundang-undangan. digital. NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS. asal surat, tanggal dan nomor surat. id. Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan. Pengurusan naskah dinas masuk pada tata usaha pengolah meliputi kegiatan-kegiatan : a) menerima naskah dinas dan kartu kendali lembar III dan IV. nomor urut dan kode surat. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 4. pengendalian naskah dinas berupa surat masuk. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas ; 4. Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri. U. bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali; b. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan. Kode Jenis dan Sifat Naskah Dinas 156 2. Bulan (ditulis dalam dua digit). Peraturan Menteri Nomor 3 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Tajuk Entri Utama: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan. Status. E. 8. 272 Nomor Urut Partai / Tanda Gambar 273 Kampanye 274 Petugas PemiluNomor 6 tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka diperlukan suatu keseragaman tentang tata kelola naskah dinas di lingkungan Universitas Negeri Semarang. (5) menyusun kartu kendali lembar I berwarna putih dalam lemari katalog berdasarkan urutan nomor kode. B. Pasal 4 Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas: a. kewenangan penanda tangan, termasuk kewenangan pemberi paraf; 5. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018. ml. c) pencatat mempunyai tugas: (1) mencantumkan nomor urut pada naskah dinas. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pedoman naskah dinas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kab/Kota sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU. Surat Dinas G. pejabat penanda tangan Naskah Dinas; e. (3) menentukan kode klasifikasi dan indeks pada naskah dinas penting. Pada saat Peraturan. 01. Kop Amplop Na skah Dina s adalah ke pala sampul.